Jakarta — Lembaga swadaya masyarakat Anatomi Pertambangan Indonesia (API) menggelar talk show sekaligus konferensi pers bertajuk "Menguak Kejahatan Tambang PT Wana Kencana Mineral" di Winners Caffe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/6). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik tambang ilegal di Indonesia.
Direktur Eksekutif API, Riyanda Barmawi, menyebut PT Wana Kencana Mineral yang beroperasi di Maluku Utara telah melakukan sejumlah pelanggaran serius dalam aktivitas pertambangannya. “Perusahaan ini kami anggap anomali, tidak memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas serta tidak membayar uang jaminan reklamasi. Ini berpotensi merugikan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan besar,” ujar Riyanda.
Lebih jauh, API menyebut PT Wana Kencana Mineral telah menjual 90 ribu ton bijih nikel secara ilegal. “Kami meminta Presiden Prabowo dan Kapolri untuk segera menyelidiki dan mencabut izin perusahaan ini. Ini kejahatan tambang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa kasus PT Wana Kencana mencerminkan akar permasalahan tambang ilegal secara nasional. Ia menyoroti keterlibatan oknum aparat dan pejabat dalam praktik-praktik mafia tambang. “Sudah saatnya pemerintah pusat mengaudit menyeluruh seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia. Ini pintu masuk untuk penegakan hukum yang lebih tegas,” katanya.
Anggota DPD RI, Hasbi Yusuf, menambahkan bahwa dampak buruk tambang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga melahirkan ketidakadilan sosial.
“Tambang ini hanya dinikmati segelintir orang, tapi dampaknya dirasakan masyarakat luas. Jangan sampai diskusi ini berakhir tanpa tindakan konkret,” ujarnya.
Hasbi juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang di wilayah-wilayah seperti Halmahera dan Obi, Maluku Utara. Ia meminta LSM dan parlemen untuk memperluas fokus advokasi serta menolak kompromi dengan pemilik modal tambang.
Talk show ini diakhiri dengan seruan kepada pemerintah, khususnya Presiden dan Kapolri, untuk segera menindak PT Wana Kencana Mineral dan menjadikan kasus ini sebagai momentum bersih-bersih dunia pertambangan Indonesia.
0Komentar